Pendapatan PLN Rp582,7 Triliun, IESR Desak Dirut Baru Benahi Model Bisnis

Pendapatan PLN Rp582,7 Triliun, IESR Desak Dirut Baru Benahi Model Bisnis
Fabby Tumiwa, CEO IESR, menegaskan PLN perlu bertransformasi menjadi penyedia layanan sistem kelistrikan modern, tidak lagi hanya mengandalkan penjualan listrik sebagai model bisnis utama.

JAKARTA — Pergantian Direktur Utama PT PLN (Persero) dari Darmawan Prasodjo kepada Suroso Isnandar membawa tantangan besar bagi pengelolaan perusahaan listrik negara. Di tengah pendapatan yang mencapai ratusan triliun rupiah, PLN dinilai masih perlu membenahi struktur bisnis dan keuangannya agar mampu menyediakan listrik yang andal dengan biaya efisien sekaligus mendukung transisi energi.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kepemimpinan baru PLN perlu menjadikan pergantian direksi sebagai momentum transformasi, bukan sekadar pergantian figur di pucuk pimpinan. Perubahan diperlukan agar PLN tidak terus bertumpu pada penjualan listrik, tetapi berkembang menjadi penyedia layanan sistem kelistrikan modern.

Tantangan tersebut terlihat dari kinerja keuangan PLN pada 2025. Berdasarkan data dalam bahan yang disampaikan, pendapatan perusahaan mencapai Rp582,7 triliun dengan laba bersih sekitar Rp7 triliun. Pada periode yang sama, subsidi dan kompensasi pemerintah mencapai sekitar Rp200 triliun.

Besarnya pendapatan belum dengan sendirinya menggambarkan efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis perusahaan. PLN juga harus mengelola biaya pembangkitan yang tinggi, kontrak pembelian listrik jangka panjang, keterbatasan fleksibilitas tarif, serta kebutuhan investasi untuk pembangkit dan jaringan.

IESR Dorong Perubahan Orientasi Bisnis PLN

CEO IESR Fabby Tumiwa menyatakan PLN perlu mengubah model bisnis dari perusahaan yang berfokus pada penjualan listrik menjadi penyedia layanan sistem kelistrikan modern.

Menurut pendekatan tersebut, kinerja PLN perlu dinilai bukan hanya dari volume listrik yang terjual, melainkan juga dari kemampuan perusahaan menjaga keandalan jaringan, meningkatkan efisiensi, mengintegrasikan energi terbarukan, dan memberikan pelayanan berkualitas kepada konsumen.

Jaringan transmisi dan distribusi perlu ditempatkan sebagai bisnis inti PLN dengan standar pelayanan dan efisiensi yang terukur. Sementara itu, pembangunan pembangkit dapat membuka peluang lebih luas bagi swasta, badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan masyarakat melalui mekanisme pengadaan yang kompetitif serta transparan.

Dengan model tersebut, PLN tidak harus memiliki seluruh pembangkit untuk menjamin keandalan pasokan. Perusahaan dapat memperkuat perannya dalam mengelola sistem kelistrikan secara terintegrasi.

Keandalan Listrik dan Efisiensi Jadi Pekerjaan Rumah

Selain pembenahan bisnis, PLN menghadapi tantangan dalam menjaga keandalan pasokan listrik. Gangguan pembangkit dan pemadaman listrik di sejumlah wilayah sepanjang 2026, sebagaimana disebutkan dalam bahan awal, menjadi pengingat pentingnya ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan.

IESR menilai PLN perlu melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi pembangkit dan jaringan, mengevaluasi kontrak pembelian listrik, serta memperkuat manajemen risiko untuk menghadapi cuaca ekstrem.

Ukuran keberhasilan perusahaan juga perlu diarahkan pada kualitas pasokan, efisiensi biaya pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, besarnya investasi dan kapasitas pembangkit tidak menjadi satu-satunya tolok ukur kinerja.

Transisi Energi Memerlukan Sistem Kelistrikan Modern

Kebutuhan reformasi semakin besar seiring dengan rencana pengembangan PLTS 100 gigawatt (GW), penyimpanan energi, elektrifikasi transportasi dan industri, serta peningkatan penggunaan pembangkit listrik tersebar.

Perubahan komposisi sumber energi akan menuntut sistem kelistrikan yang lebih fleksibel. Modernisasi jaringan, investasi penyimpanan energi, dan reformasi pengadaan listrik menjadi bagian penting untuk mengintegrasikan energi terbarukan dalam skala besar.

Tanpa perubahan model bisnis dan strategi investasi, PLN berisiko menghadapi peningkatan biaya dan kebutuhan pendanaan yang semakin besar. Karena itu, agenda transisi energi perlu diintegrasikan dengan reformasi keuangan dan operasional perusahaan.

Tiga Agenda Reformasi untuk Dirut Baru PLN

IESR merekomendasikan tiga prioritas bagi kepemimpinan baru PLN dan pemerintah.

Pertama, memulihkan keandalan dan meningkatkan efisiensi operasi.

PLN perlu memperbaiki kondisi pembangkit dan jaringan, mengevaluasi kontrak pembelian listrik, serta memperkuat ketahanan infrastruktur. Penilaian kinerja harus menitikberatkan kualitas pasokan dan efisiensi biaya, bukan hanya kapasitas terpasang.

Kedua, membenahi tata kelola keuangan dan regulasi tarif.

Pemerintah perlu memperkenalkan regulasi pendapatan dan tarif berb

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index