JAKARTA — Direktur Utama baru PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, menghadapi tuntutan untuk membenahi kesehatan keuangan dan meningkatkan keandalan pasokan listrik sekaligus mempercepat transisi energi. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pergantian kepemimpinan dari Darmawan Prasodjo kepada Suroso harus menjadi momentum untuk mengubah model bisnis PLN secara mendasar.
IESR menilai PLN tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan pendapatan dan meningkatkan kapasitas pembangkit. Perusahaan listrik negara tersebut perlu memperkuat efisiensi operasional, memperbaiki tata kelola keuangan, dan mengembangkan sistem kelistrikan yang mampu mengakomodasi peningkatan penggunaan energi terbarukan.
Tantangan ini terlihat dari kondisi keuangan PLN pada 2025. Pendapatan perusahaan mencapai Rp582,7 triliun, sedangkan laba bersihnya sekitar Rp7 triliun. Sementara itu, subsidi dan kompensasi pemerintah mencapai sekitar Rp200 triliun.
Angka tersebut menjadi salah satu dasar penting untuk mengevaluasi struktur biaya dan model bisnis PLN. Perusahaan juga menghadapi persoalan kontrak pembelian listrik jangka panjang, keterbatasan fleksibilitas tarif, serta kebutuhan investasi besar untuk memperkuat pembangkit dan jaringan.
IESR: PLN Perlu Berubah dari Penjual Menjadi Penyedia Layanan Listrik
CEO IESR Fabby Tumiwa menyatakan PLN perlu bertransformasi dari perusahaan yang bertumpu pada penjualan listrik menjadi penyedia layanan sistem kelistrikan modern.
Perubahan ini akan menggeser orientasi kinerja perusahaan. Keberhasilan PLN tidak hanya ditentukan oleh jumlah listrik yang dijual, tetapi juga kemampuan menjaga keandalan pasokan, meningkatkan efisiensi, mengintegrasikan energi terbarukan, dan memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan.
Dalam model bisnis tersebut, jaringan transmisi dan distribusi perlu menjadi bisnis inti PLN dengan standar pelayanan yang terukur. Adapun investasi pembangkit dapat melibatkan lebih banyak pihak, termasuk swasta, badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan masyarakat.
Pelibatan berbagai pihak dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan yang kompetitif dan transparan. Dengan demikian, PLN dapat berfokus pada pengelolaan sistem kelistrikan tanpa harus memiliki seluruh pembangkit yang beroperasi.
Tiga Pekerjaan Rumah Dirut Baru PLN
IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi perhatian kepemimpinan baru PLN bersama pemerintah.
1. Memperbaiki keandalan pasokan listrik
PLN perlu mengevaluasi kondisi pembangkit dan jaringan secara menyeluruh, meninjau kontrak pembelian listrik, serta memperkuat manajemen risiko dan ketahanan infrastruktur terhadap cuaca ekstrem.
Kinerja perusahaan perlu diukur berdasarkan kualitas pasokan, efisiensi biaya pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Indikator tersebut dinilai lebih mencerminkan kualitas layanan dibandingkan sekadar besarnya investasi atau kapasitas pembangkit terpasang.
2. Menyehatkan keuangan dan memperbaiki regulasi tarif
Pemerintah perlu mengembangkan regulasi pendapatan dan tarif berbasis kinerja, memperjelas pemisahan biaya komersial dengan kewajiban pelayanan publik, serta memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi secara transparan dan tepat waktu.
Langkah ini diperlukan agar PLN memiliki dorongan yang lebih kuat untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kemampuan membiayai investasi infrastruktur.
3. Mempercepat transisi menuju energi bersih
Rencana pengembangan PLTS 100 gigawatt (GW) perlu didukung modernisasi jaringan, investasi penyimpanan energi, reformasi pengadaan listrik, dan pengurangan ketergantungan pada pembangkit batu bara.
PLN juga perlu memperkuat kemampuan sebagai operator sistem yang mampu mengintegrasikan energi terbarukan dalam skala besar. Partisipasi swasta, pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat dapat diperluas untuk mendukung pengembangan energi bersih.
Modernisasi Jaringan Menjadi Kunci Transisi Energi
Pengembangan energi terbarukan, elektrifikasi transportasi dan industri, serta meningkatnya penggunaan pembangkit listrik tersebar akan mengubah pola produksi dan konsumsi listrik nasional.
Kondisi tersebut menuntut jaringan yang lebih modern dan fleksibel, termasuk dukungan penyimpanan energi agar pasokan tetap terjaga ketika produksi energi terbarukan berubah mengikuti kondisi alam.
Tanpa modernisasi jaringan dan reformasi model bisnis, PLN berisiko menghadapi kenaikan biaya serta kebutuhan investasi yang semakin besar. Karena itu, percepatan transisi energi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan efisiensi dan pembenahan tata kelola perusahaan.
Transformasi PLN Tidak Berarti Privatisasi
IESR menegaskan perubahan model bisnis PLN bukan berarti privatisasi atau melemahkan penguasaan negara atas sektor ketenagalistrikan. Reformasi justru diperlukan untuk memperkuat kemampuan negara menjamin layanan listrik yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Fabby Tumiwa menilai PLN yang kuat bukanlah perusahaan yang harus memiliki seluruh pembangkit atau menjalankan semua lini bisnis kelistrikan. Hal terpenting adalah kemampuan perusahaan menjamin pasokan listrik, menjaga keterjangkauan tarif, menyehatkan keuangan, dan mempersiapkan sistem menuju energi bersih.
“PLN yang kuat bukanlah PLN yang harus memiliki semua pembangkit dan mengerjakan seluruh bisnis kelistrikan. PLN yang kuat adalah PLN yang mampu menjamin listrik tetap menyala, harganya terjangkau, keuangannya sehat, dan sistemnya siap beralih ke energi bersih. Itulah pekerjaan besar yang menanti Direktur Utama PLN yang baru,” tegas Fabby Tumiwa.